Pemda Lebong Tunjuk ASN Tersangkut Kasus Asusila jadi Pjs Kades, Pengamat: Tidak Peka Kondisi Sosial

LEBONG, iNewsBengkuluUtara.id - Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah tersandung kasus asusila menjadi pejabat sementara Kepala Desa (Pjs Kades) oleh Pemda Lebong, terus menjadi sorotan.

Dua ASN Pemda Lebong yang pernah tersandung kasus asusila ini, diangkat oleh Bupati Lebong Kopli Ansori menjadi Pjs Kades melalui Surat Keputusan nomor 74 Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan dilantik pada Selasa (24/1/2023). 

Konsultan Program Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, Nurkholis Sastro menilai, jika hal ini memberikan gambaran bahwa Pemda Lebong tidak peduli dan tidak peka terhadap kondisi sosial maupun adat-istiadat yang berlaku ditengah masyarakat Lebong. 

"Pada konteks etika kepemimpinan berbasis kearifan lokal, dalam hal ini adat istiadat suku Rejang ada istilah Piawang Mecuak Timbo atau orang yang seharusnya memelihara malah merusak. Siapa orang yang seharusnya memelihara, mereka adalah pemimpin," kata Sastro, Jum'at (27/1/2023). 

Dalam tradisi masyarakat Rejang, lanjut dia, seorang pemimpin di desa yang dipilih melalui seleksi masyarakat ini biasanya adalah orang yang tidak memiliki cacat moral, memiliki wibawa, mampu menyelesaikan masalah dan beberapa faktor lainnya. 

"Pengangkatan Pjs Kades yang berasal dari ASN ini memang merupakan hak Bupati, tetapi harus juga dicermati kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai hak ini, justru menimbulkan polemik di masyarakat," lanjutnya. 

Dalam konteks ini, kata Sekretaris PKBI Bengkulu ini, terlihat jika Pemda Lebong tidak peduli terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Lebong. 

"Bagaimana seorang pemimpin yang ditunjuk ini, bisa melakukan pencegahan dan menyelesaikan persoalan masyarakat, kalau mereka saja pernah tersandung kasus yang melanggar norma di masyarakat," tegasnya. 

Menurutnya, penunjukan ASN yang tersandung kasus asusila menjadi Pjs Kades ini akan memicu terjadinya konflik sosial dan penolakan di masyarakat yang masih memelihara adat-istiadat di tanah Rejang.

"Pemangku adat, Ketua Kutai, sarak, imam dan pemuka desa tempat Pjs Kades yang tersandung asusisal ini, bisa melakukan penolakan. Dan meminta agar Pjs Kades yang ditunjuk oleh Bupati, adalah ASN yang benar-benar cakap serta bersih dari perbuatan tercela," tambahnya. 

Penunjukan Pjs Kades oleh Pemda Lebong ini tentunya diharapkan bisa melakukan percepatan pembangunan serta sinergitas program-program Pemda Lebong. 

"Masa iya, dari ribuan ASN Pemda Lebong tidak ada lagi yang lebih cakap dengan rekam jejak yang lebih elok untuk ditunjuk jadi Pjs Kades. Keputusan ini, mesti dikaji ulang oleh Bupati. Jika Tidak, hal ini akan berdampak pada program Pemda Lebong untuk mewujudkan masyarakat Bahagia dan Sejahtera," pungkasnya.

Editor : Debi Antoni