Dituding Merambah Hutan, PT SIL Buka-bukaan Tentang Lahan Register 71

BENGKULU UTARA, iNews.id - Untuk kesekian kalinya, parlemen Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, melakukan rapat dengar pendapat bersama PT Sandabi Indah Lestari (SIL), terkait lahan Register 71. Selain pemanfaatkan kawasan register 71 Air Bintunan, pihak Legislatif mempertanyakan syarat izin lain yang wajib dikantongi pihak Perusahaan untuk beroperasi di Bumi Ratu Samban.

Menyikapi hal ini, Senior Manager Legal dan Humas SIL Group, Petrus MM Silaban, SH,MH mengatakan, berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup, tertanggal 21 Januari 2022, PT SIL merupakan satu dari 140 perusahaan se-Indonesia yang mendapatkan persetujuan memanfaatkan kawasan hutan melalui skema PP No. 24 tahun 2021.

Baca Juga

Kecelakaan di Lokasi Perkebunan, 1 Pekerja PT SIL Tewas 4 Lainnya Luka Berat

PT SIL mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui  skema Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 ("PP No. 24/2021") sebagai implementasi dari Pasal 110a  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  Tentang Cipta Kerja.  

"Kami telah mengantongi surat dari Kementerian Pusat, telah diturunkan statusnya menjadi Hutan Produksi Konversi," kata Petrus MM Silaban, Rabu (28/9/2022).

Disinggung tudingan perambahan lahan seluas 648 hektar yang masuk dalam Register 71 Air Bintunan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, pihak perusahaan tetap berupaya untuk mengurus perizinan sejak diketahui sebagai kawasan hutan.

Baca Juga

Karyawan PT SIL Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Lokasi Mess

Petrus menegaskan, perusahaan akan tunduk terhadap semua regulasi yang diterapkan pemerintah. Semua keputusan merupakan hak Pemerintah, sebagai pihak yang mengkaji ihwal persoalan ini.

Hal ini selaras dengan komitmen perusahaan yang akan menaati ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak merambah hutan atau sengaja menanam di kawasan hutan sebelum peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan mengalami perubahan.

Disisi lain, lahan perkebunan PT SIL yang  berada di  kawasan hutan Air Bintunan atau  areal register 71 yang saat ini masuk  kedalam HPK, sebagai  bentuk itikad  baik PT SIL untuk memenuhi ketentuan hukum. Dengan  membuat dan mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk  Perkebunan Kelapa Sawit, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca Juga

Oknum Satpam PT SIL Bermain Antrian TBS, Irfan Rambe; Kami Akan Rolling

Hal tersebut sesuai Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan nomor S.2/Sekjen/Satlakwasdal-UUCK/1/2022 tanggal 21 Januari  2022 beserta lampiran Surat  Sekjen KLNK Nomor S.2 Tanggal 21 Januari 2022.

Merujuk kepada tersebut, PT SIL akan melakukan pembayaran Penerimaan Negara  Bukan Pajak atau PNBP, apabila seluruh proses permohonan persetujuan Kawasan Hutan yang dimohonkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan telah disetujui dengan mekanisme dan perhitungan berdasarkan PP No.  24/2021, tata cara pengenaan sanksi  administratif dan tata cara penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang Kehutanan.

Petrus juga mengungkapkan, jika PT SIL setiap tahunnya melakukan pembayaran  Pajak  Bumi dan Bangunan, di  lahan perkebunan yang berada di kawasan hutan Air Bintunan atau areal register 71 seluas 648 hektar.

Baca Juga

Akses Jalan ditutup, PT SIL dan Puluhan Sopir TBS Gelar Mediasi

"Perusahaan tengah menunggu keputusan Pemerintah ihwal kewajiban melakukan pembayaran pendapatan negara non pajak (PNBP) atas register 71. Kami bayar pajak. Semua regulasi kami taati. Kami menjalankan prinsip good corporate governance," kata Petrus Silaban.

Editor : Ismail Yugo