Audiensi Masyarakat dan PTPN VII Deadlock

BENGKULU UTARA,iNewsBengkuluUtara.id -Menyikapi permasalahan antara Perkumpulan masyarakat urai bersatu (FPMUB) dengan PTPN VII, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan Pihak Kepolosian, Kejaksaa Negeri, serta pihak terkait lainnya melaksanakan audiensi, Senin (13/05/2024) 

Baca Juga

Ratusan Masyarakat Terdampak Abrasi Duduki Lahan HGU Terlantar PTPN VII

Bupati Bengkulu Utara Ir.Mian mengatakan, permasalahan antara masyarakat dengan PTPN VII harus diselesaikan dengan sebaik baiknya, dalam hal ini Pemerintah Daerah hadir untuk mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak serta mencari solusi atas konflik yang terjadi. 

Selain itu Bupati juga memberikan penekanan kepada pihak PTPN, agar dapat memberikan lokasi kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan lahan untuk dijadikan pemukiman, namun tentunya hal tersebut juga harus melalui prosedur yang berlaku. 

"Tentunya kita berharap PTPN dapat juga memikirkan masyarakat kita yang benar benar membutuhkan, tanpa menyalahi aturan yang ada, yang pada intinya permasalahan ini harus diselesaikan secara baik baik" Ujarnya

Sementara itu Bambang Irawan salah satu perwakilan PTPN secara tegas menyampaikan, legalitas kepemilikan lahan sudah sangat jelas dimiliki oleh pihaknya, serta apa yang dilakukan oleh Masyarakat tentunya sudah melawan hukum. 

Oleh karena itu, Ia meminta agar Masyarakat dapat meninggalkan lahan tersebut, karena secara aspek penguasaan lahan yang dilakukan oleh FPMUB tentunya telah melanggar hukum. 

"Kami meminta warga untuk dapat meninggalkan lahan tersebut, karena telah melanggar hukum, terkait permintaan Bupati tentunya akan kita bahas dan kita akan mengupayakan melalui CSR atau program lainya", jelas Bambang Irawan

Disisi lain Dr.Bukhori penasehat hukum Perkumpulan forum Masyarakat Urai bersatu mengatakan, apa yang disampaikan oleh pihak PTPN tentunya tidak berlandaskan fakta dan data, dalam hal ini, Ia memastikan Masyarakat tidak akan meninggalkan lahan tersebut walaupun apapun yang terjadi. 

"Kita memastikan tidak akan meninggalkan lahan yang telah dikuasai, bahkan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan aksi dilokasi" tegas Bukhari. 

Editor : Andaresta Doni