BENGKULU UTARA,iNewsBengkuluUtara.id - Meski infrastruktur jalan masih banyak berlobang, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, menganggarkan dana hingga 8 milyar untuk kendaraan dinas Kepala Desa, Selasa (13/2/2024).
Dari data yang diterima media ini, Raperda APBD Bengkulu Utara 2024 mangkrak berujung pada evaluasi Pemprov Bengkulu.
Pemprov menyorot tentang kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp7.978.000.000,00 ini tertuang di RABPD Bengkulu Utara.
Tak hanya disitu saja, catatan evaluasi penting menyoal alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok.
Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dinilai belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40 persen.
Pemprov Bengkulu juga meminta evaluasi terkait anggaran penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat setempat yang belum memenuhi ketentuan.
Terdapat Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan. Disisi lain, terdapat pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja.
Terdapat ketidak-kosistenan anggaran antara Rancangan KUA PPAS dan Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.
Pemenuhan anggaran untuk UHC belum mencapai minimal 37,5 persen dari Pendapatan Pajak Pokok dalam Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.
Anggaran untuk pemenuhan Iuran BPJS Kesehatan PBPU/BP kelas 3 masih jauh dari kebutuhan nyata. Juga Belanja Perjalanan Dinas masih terlampau besar, hingga menjadi evaluasi penting untuk Pemda Bengkulu Utara.
Sejumlah evaluasi ini diharapkan menjadi catatan penting bagi Pemkab Bengkulu Utara, untuk berbenah dalam mengalokasikan anggaran tepat mutu dan tepat guna.
Penekanan ini muncul lantaran pembangunan infrastruktur di Bumi Ratu Samban masih banyak membutuhkan sentuhan. Sebut saja, infrastruktur jalan Desa Tambak Rejo.
Hingga hari ini jalan desa kawasan minapolitan penghasil ikan terbesar di Provinsi Bengkulu ini masih menganga lebar dengan material koral.
Akses jalan desa tetangga tepat di Desa Tanjung Harapan pun alami hal serupa. Sejumlah warga bahkan telah jenuh dengan lambatnya pembangunan sarana penunjang perekonomian warga.
Kondisi kurangnya sentuhan pembangunan di Kecamatan Padang Jaya bahkan tak jauh berbeda dengan di wilayah Kecamatan lainnya. Sebagian besar warga mengeluhkan kondisi buruknya akses jalan.
Meski demikian, Pemerintah kekeh menganggarkan motor Dinas untuk seluruh Kepala Desa. Ihwal inipun sempat menjadi polemik lantaran dugaan dipolitisir sebagai janji oknum politisi.
Editor : Ismail Yugo