BENGKULU SELATAN, iNewsBengkuluUtara.id - Kekecewaan mendalam menyelimuti simpatisan pasangan calon nomor urut 2, Suryatati-Ii Sumirat, terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkulu Selatan. Protes keras ditunjukkan dengan aksi demonstrasi yang digelar hampir setiap hari di depan kantor Bawaslu, Jalan Fatmawati Soekarno, Kampung Baru, Kecamatan Manna.
Inti kekecewaan massa bukan sekadar pada penghentian 20 laporan dugaan pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), melainkan pada tiadanya penjelasan transparan dari Bawaslu terkait keputusan tersebut.
"Kita tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan ditegakkan. Dan kita ingin Bawaslu memberikan penjelasan kepada kita secara transparan, jangan hanya dibilang bahwa semua laporan itu bukan pelanggaran,” tegas koordinator aksi, Herman Lupti.
Aksi terbaru pada Jumat (16/5) kemarin, melibatkan ratusan massa yang memadati kantor Bawaslu sejak pukul 13.00 WIB. Dalam aksinya, massa membawa simbol kekecewaan berupa keranda mayat yang dicorat-coret merah, melambangkan matinya penegakan hukum di Bawaslu Bengkulu Selatan. Kericuhan sempat pecah ketika massa yang frustrasi mencoba membakar keranda, namun berhasil dicegah oleh aparat kepolisian sehingga situasi tidak meluas.
Aksi ini menandai aksi ketujuh kalinya sejak pelaksanaan PSU, sekaligus yang ketiga kalinya dilakukan secara beruntun dalam seminggu terakhir.
Sebelumnya, pada Rabu (14/5), massa menggelar protes panjang hingga 8 jam penuh (pukul 10.00-18.00 WIB). Keesokan harinya, Kamis (15/5), massa kembali menyambangi kantor Bawaslu, diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan dokumen 20 laporan pelanggaran, simbol kekecewaan atas 'matinya' keadilan.
Lupti mendesak Bawaslu agar berlaku objektif dan responsif terhadap seluruh laporan yang disampaikan tim Suryatati-Ii Sumirat, terutama terkait dugaan adanya modus baru pelanggaran dan kecurangan PSU.
Tidak hanya itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dan menahan para pihak yang terlibat dalam rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati mereka, Ii Sumirat. "Bukti-bukti sudah jelas, korbannya adalah cawabup kami, pelaku dan saksi-saksi lengkap, mau tunggu apalagi?,” seru Lupti dengan nada lantang.
Lupti merasa dipermainkan oleh sikap Bawaslu yang dianggap tidak profesional dan tidak transparan. Menurutnya, jika Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bekerja secara profesional, persoalan PSU Bengkulu Selatan seharusnya tidak sampai bergulir ke meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini bukan soal menang kalah, tapi soal keadilan. Harusnya Bawaslu bertindak tegas, dan karena yang melakukan ini kubu Paslon lain, dilakukan secara sistematis dan terorganisir, maka kita tuntut Bawaslu diskualifikasi,” tandasnya.
Salah seorang peserta aksi, Arif, menegaskan komitmen mereka untuk tetap beraksi secara damai. Namun, ia memperingatkan, jika Bawaslu tetap bersikap acuh tak acuh dan tidak transparan, bukan tidak mungkin kekecewaan massa akan berujung pada tindakan anarkis.
“Kami pasti datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak, jangan salahkan kalau sikap Bawaslu membuat situasi tak terkendali,” pungkas Arif, memberikan peringatan keras kepada Bawaslu.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
