Mantan Camat VCS 'Bebas' Sanksi, Kepala BKN Palembang: Atasan Langsung Bisa Disanksi

LEBONG, iNewsBengkuluUtara.id - Mantan Camat Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, yang lolos dari sanksi disiplin pegawai atas skandal video call sex (VCS), masih menjadi sorotan. 

Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Margi Prayitno, kepada iNewsBengkuluUtara.id mengatakan, sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Baca Juga

Bengkulu Truk Pick Up Lover Bagikan Ratusan Takjil di Jalur Lintas Bengkulu Lebong

Mengenai mantan Camat Rimbo Pengadang, Ls yang lolos dari sanksi disiplin pegawai, Margi menegaskan, atasan langsung mantan Camat Rimbo Pengadang bisa dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku. 

"Sanksinya adalah hukuman yang sama dengan pelanggaran yang sudah terbukti," terang Margi kepada iNewsBengkuluUtara.id. 

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong mengakui, jika Ls belum dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri. 

Baca Juga

Warga Jalur Nitijen Bengkulu Utara Siapkan Belasan Kambing untuk Acara Syukuran Pembangunan Jalan

"Sidang disiplin pegawai terhadap yang bersangkutan ini belum pernah kami lakukan," kata Plt Kepala BKSDM Lebong, Benny Khodratullah melalui Kabid PKA Wince Damayanti.

Menurutnya, sidang disiplin pegawai ini dilaksanakan intern lebih dulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mantan Camat Rimbo Pengadang menyampaikan pengunduran diri setelah dipanggil Inspektorat Lebong.

Baca Juga

Tak Kunjung dibangun, Jalur Simpang Gepeng di Kota Arga Makmur ini Terus Menelan Korban

"Setelah pemeriksaan dari Inspektorat, kami belum menerima laporan apapun. Kami hanya menerima surat pengunduran yang bersangkutan sebagai Camat Rimbo Pengadang," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri pasal 3 huruf f PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 

ASN yang melanggar kewajiban ini dapat dikenai hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf f menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

Baca Juga

KPU Lebong Panggil PPK dan PPS Buntut Pengaduan Soal Staf Sekretariat PPS Magelang Baru

Dalam pasal 8 ayat (4) jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1  huruf c terdiri atas, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Skandal VCS oknum camat bersama wanita tanpa busana ini cukup membuat gempar warga di Kabupaten Lebong pada November 2022.

Parahnya, aksi tersebut ia lakukan di depan kamera HP sambil onani dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang beredar luas di masyarakat. 

Baca Juga

Lepas Tangan Pemda Lebong Kisruh Saling Lapor ASN, Sekda: Mereka Bersikukuh pada Pendapat Mereka

Mantan Camat ini mengakui jika pemeran pria dalam video tersebut adalah dirinya, namun ia merasa jika hal itu merupakan jebakan oleh pemeran wanita dengan modus VCS kemudian memeras dirinya.

Kasus ini sempat ditangani penyidik Polres Lebong, dan mantan Camat dinyatakan sebagai korban pemerasan dengan modus VCS.

Editor : Debi Antoni