Pilkades Serentak Direstui Mendagri, Gunadi Mursalin: Jangan Koar-koar Kalau Cuma PHP!

Gunadi memastikan dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong untuk mempertanyakan kejelasan nasib Pilkades serentak 65 desa yang gagal dilaksanakan Pemda Lebong tahun 2022 karena tidak mampu memenuhi 25 instrumen kesiapan pemantauan pemilihan Pilkades serentak sesuai Keputusan Mendagri tahun 2020.

Baca Juga

Puluhan Desa di Kabupaten Lebong Tanpa Kepala Desa?

"Secepatnya akan kami panggil, jangan jadi kebiasaan koar-koar tapi isinya hanya harapan palsu bagi masyarakat. Intinya, pilkades ini bisa terlaksana, kalau ada niat Pemda Lebong untuk melaksanakannya," cetusnya.

Ia menilai, tidak adanya kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan Pilkades sesuai dengan surat Kemendagri nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 bisa saja menjadi alasan berikutnya yang akan digunakan Pemda Lebong untuk tidak melaksanakan Pilkades.

Jika memang tidak ingin melaksanakan Pilkades, nyatakan secara terang dan tegas kepada publik bahwa Pemda Lebong tidak ingin melaksanakan Pilkades.

"Jangan menciptkan keraguan di masyarakat soal Pilkades ini. Agar petarung-petarung di desa bisa mengambil langkah lain untuk memajukan desa mereka, misalnya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Lebong atau peluang lainnya," pungkasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani Abidin menyatakan Pemda Lebong sangat ingin melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023.

Hal ini menyusul terbitnya Surat Edaran Kemendagri nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

"Pemerintah daerah sebenarnya sangat ingin melaksanakan pilkades serentak 2023 ini, namun hal ini harus tetap mengacu pada aturan berlaku," kata Mustarani kepada iNewsBengkuluUtara.id pada Selasa (17/1/2023).

Editor : Debi Antoni