Temui Massa Aksi, Bupati Kopli Ansori Ceramahi Soal Tata Naskah Surat Tapi Tidak Menjawab Tuntutan

LEBONG, iNewsBengkuluUtara.id - Bupati Lebong, Kopli Ansori akhirnya menemui massa aksi Gerakan Suara Pemuda Lebong pukul 13.00 WIB yang masih bertahan di depan gerbang masuk Kantor Bupati Lebong, Senin (2/1/2023).

Bupati Kopli Ansori yang didampingi pejabat Pemkab Lebong dari dalam halaman Kantor Bupati yang dibatasi pagar dan penjagaan ketat polisi, menceramahi peserta aksi terkait kesalahan penulisan Kapolda Lebong pada surat pemberitahuan aksi.

Baca Juga

Bupati Lebong Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan ke KPK, Ketua DPRD Belum Lapor Sejak 2021

Didampingi Wabup Lebong, Drs. Fahrurrozi, Kopli Ansori menyatakan bahwa seluruh pemuda Kabupaten Lebong tidak ada Kapolda Lebong yang adanya Kapolres Lebong.

"Kejari Lebong, Kejati Bengkulu itu adalah alamat tapi kalau surat biasanya ditujukan kepada orang atau jabatan. Perangkat aksi, petaka-petaka, jadilah malam tahun baru membawa petaka di Kabupaten Kaur. Jangan membawa petaka," ujar Bupati Kopli Ansori menceramahi peserta aksi.

Bupati Lebong ini juga mengaku tersinggung dengan aksi ini dan mempertanyakan kualitas Pemuda Lebong terkait dengan kesalahan penulisan dalam surat tersebut.

Baca Juga

Mantan Camat VCS 'Bebas' Sanksi, Kepala BKN Palembang: Atasan Langsung Bisa Disanksi

"Apakah seperti ini kualitas pemuda Lebong, mewakili suara ribuan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Suara Pemuda Lebong," cetusnya.

Bupati juga mengaku yakin dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda Lebong, tidak seperti ini. Bahkan, Bupati juga terang-terangan mengaku enggan menyikapi aksi ini.

"Sebenarnya kami tadi malas menyikapi, jangan-jangan gerakan suara pemuda ini tidak terdaftar di Kesbangpol. Ini jangan memalukan Pemuda Kabupaten Lebong, mana suara Pemuda Lebong kalau seperti ini nilai-nilai SDM, apakah seperti ini suara-suara yang mewakili masyarakat Kabupaten Lebong, dengan nilai tata naskah yang seperti ini," kata Bupati Kopli yang juga diketahui pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Bengkulu.

Baca Juga

Ups! 10 Hektar Tanah yang Dihibahkan Pemda Lebong ke Polda Bengkulu Ternyata Lahan Untuk BLK

Mendengar aspirasi suara ribuan masyarakat Kabupaten Lebong, Bupati mengaku bangga. Namun, jangan memberikan contoh seperti kesalahan penulisan dalam surat pemberitahuan aksi.

"Kita ingin Kabupaten Lebong lebih baik, tapi jangan menghancurkan Kabupaten Lebong. Ini indikasi yang tidak baik kami terima, kalau judulnya seperti ini apakah harus kami sikapi," lanjut Bupati Kopli.

Bupati menambahkan jika mewakili gerakan suara pemuda harusnya lebih di cermati dalam membuat tata naskah.

Baca Juga

ASN Asusila Ditunjuk jadi Pjs Kepala Desa, Mirza Yasben: Rusak Tatanan Adat Istiadat Lebong

"Percuma orang tua mendidik kita, menyekolahkan namun hasilnya seperti ini dan harus kami sikapi. Saya sebagai Pemuda Lebong, juga tersinggung kalau melihat tata naskah seperti ini, dimana letak harga diri kita Pemuda Lebong kalau tata naskah seperti ini. Apakah kedepan lebih baik lagi kalau kami sikapi hal-hal seperti ini," tegas sembari meninggalkan peserta aksi yang diikuti rombongan Pejabat Pemda Lebong.

Menyikapi pernyataan Bupati Lebong, Kopli Ansori, Korlap Gerakan Suara Pemuda Lebong Yudi Hariansyah membalas pernyataan Bupati Lebong yang menyebut mereka tidak berkualitas, justru Bupati Lebong yang mereka anggap tidak berkualitas.

"Tidak ada aturan harus aksi demonstrasi harus terdaftar di Kesbangpol. Kesalahan penulisan dalam surat itu hanya persoalan teknis, dan kami mengakui hal itu. Tetapi, Bupati Lebong tidak memberikan jawaban yang substansi terhadap point-point tuntutan kami," teriak Adha Satrianto.

Baca Juga

BMA Lebong Minta Bupati Kopli Ansori Kaji Ulang Mantan Camat VCS jadi Pjs Kepala Desa Tik Kuto

Ia juga mengatakan bahwa mereka bukan binatang yang ditemui dari balik pagar dan penjagaan ketat polisi. Ia juga menyampaikan memang pihaknya salah dalam penulisan surat, namun kesalahan Bupati Kopli Ansori lebih massif.

"Terima kasih kepada Bupati yang sudah menganggap kami seperti binatang bukan manusia. Ini lah perilaku pemimpin yang tidak menggap masyarakat menyampaikan aspirasi sebagai manusia. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang otoriter," pungkasnya. 

Editor : Debi Antoni