LEBONG, iNewsBengkuluUtara.id - Peluang dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak terbuka lebar sesuai dengan surat Kemendagri nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Sekretaris Komisi II DPRD Lebong, M. Gunadi Mursalin mengingatkan pejabat Pemda Lebong tidak koar-koar jika pernyataan yang dilontarkan ini hanya memberi harapan palsu alias PHP.
"Kalau memang tidak ada niat melaksanakan Pilkades, diungkapkan saja agar jelas. Jangan koar-koar seolah-olah sangat ingin melaksanakan Pilkades di 65 desa ini," ujar Gunadi.
Meski dana Pilkades Serentak 65 desa di Kabupaten Lebong dianggarkan dengan alokasi melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, namun kalau tidak ada niat tetap tidak akan terlaksana.
Jika benar ingin melaksanakan Pilkades sesuai dengan restu Kemendagri sebelum 1 November 2023, harusnya saat ini sudah mulai dilaksanakan tahapan Pilkades Serentak 65 desa di Kabupaten Lebong.
Gunadi yang juga anggota Fraksi Perindo di DPRD Kabupaten Lebong ini mengatakan, untuk memulai tahapan Pilkades serentak tidak harus menunggu anggaran perubahan. Sebab, pelaksanaan Pilkades serentak ini bisa menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah dialokasikan dalam APBD Lebong tahun anggaran 2023.
"Boleh dilakukan, aturannya juga sudah jelas di lampiran Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 halaman 54 tentang pergeseran anggaran sebelum anggaran perubahan. Untuk keperluan mendesak pada kondisi tertentu, ini boleh dilakukan," tegasnya.
Editor : Debi Antoni
Artikel Terkait
